Analisa Umum Sejarah Perkembangan Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Berbicara mengenai filosofi mengapa terdapat perlakuan khusus terhadap isu kenakalan remaja, sama saja pada dasarnya kita berbicara bahwa remaja menuntut perbedaan dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Sebenarnya dalam criminal justice system atau sistem peradilan pidana yang dianut oleh Indonesia tidak dibedakan antara peradilan anak dengan peradilan orang dewasa atau disebut peradilan umum, tetapi terdapat pertimbangan khusus akan adanya pemikiran juvenile justice yang mengharuskan adanya perlakuan khusus terhadap anak yang harus dipisahkan dari peradilan umum.

Perbedaan yang mendasar bahwa anak- anak butuh penanganan khusus karena anak- anak sedang dalam proses pertumbuhan. Hal ini merupakan sebuah dasar pemikiran sejak jaman Hamurrabi untuk membedakan perlakuan terhadap pidana yang dilakukan oleh anak. Kemudian dari situ, berkembang konsep yang disebut parens patriae. Pemikiran ini dikembangkan sejak 4000 tahun yang lalu dalam code of hammurabbi. Orang sudah berfikir bahwa anak- anak berumur dibawah 7 tahun tidak mampu bentuk maksud dan tujuan dari perbuatannya. Untuk apa dia berbuat mereka belum tahu karena pada dasarnya anak anak merupakan uncapable of forming the intense. 

Pada dasarnya anak-anak umur 7-14 tidak ada pengecualian untuk melakukan pertimbangan itu. Ternyata permikiran itu tidak lagi sesuai dengan harapan. Banyak anak- anak yang berumur dikategorikan belum dewasa banyak melakukan perbuatan pidana yang tergolong pidana yang tidak seharusnya dilakukan pada usia yang dimiliki. Misalkan saja kasus tawuran pelajar SMA 6 dan SMA 70 yang mengakibatkan kematian. Hal ini merupakan suatu latar belakang yang dapat diklasifikasikan bahwa terdapat pertentangan antara de jure dan de facto dan menjadi permasalah sosial.

permasalahan tersebut dapat didasarkan terkait tumpang tindihnya aturan yang berlaku di Indonesia. Misalkan saja bilamana kita berbicara mengenai klasifikasi umur, misalkan dalam pemilu setelah 17 tahun anak anak diperbolehkan untuk mengikuti pemilu. Kemudian dapat membuat sim setelah berusia 17 tahun. Akan tetapi kenakalan remaja pada hukum perdata 21 tahun, sementara 18 tahun dalam uu peradilan anak di indonesia.

Kembali lagi pada konsep Parens patriae. Konsep Parens patriae ini adalah personifikasi kepala negara menjadi orang tua anak- anak negara itu. Misalkan saja raja inggris mempunyai hak sebagai kepala negara dan jugasebagai orang tua anak, yang punya kewajiban untuk awasi anak yang terlantaar. Hak Parens Patriae dapat mengambil alih hak hukum yang dimiliki orang tua kandungnya . Kondisi ini hanya berlaku untuk anak yang butuh pengawasan yang butuh bantuan. Atau anak anak yang dapat perlakuan yang tidak semestinya dari orang tuanya. Sehingga pada asal mulanya tidak berlaku terhadap kenakalan remaja akan tetapi lebih fokus terhadap korban anak anak terlantar. Konsep ini berkembang di as dilahirkan juvenial code tahun 1989 di Amerika. Landasan tersebut tidak hanya mencakup anak yang diterlantarkan tadi yang hak asuhnya ada pada kepala negara, tetapi juga mencakup kenakalan yang dilakukan oleh anak anak. Dan pada waktu itu untuk anak anak sepanjang belum dewasa. Dengan adanya aturan tersebut melahirkan sistem peradilan anak di as dan negara tertentu.

Di indonesia, tidak mengenal sistem peradilan anak, akan tetapi untuk tidak menimbulkan stigma yang negatif terkait perlakuan anak, dilakukan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dengan anak- anak. Walaupun di negara AS sudah terapkan sistem peradilan anak, ternyata masih sisakan pertanyaan tentang efektivitas peradilan anak. Karena faktanya di institusi proses anak anak dihukum tetap saja stigma dihukum itu ada. Sementara tamatan sistem peradilan anak banyak yang jadi jahat. Ini sisakan persoalan, negara yang tidak adopsi sistem peradilan anak punya kelemahan. Jadi sistem peradilan anak adalah sebuah struktur, fungsinya juga bisa dilakukan oleh negara yang tidak adopsi. Jadi yang ditonjolkan adalah fungsinya, jadi masih bisa diperbaiki.

BAGAIMANA APABILA ANAK LAKUKAN PIDANA YANG TIDAK SEMESTINYA DILAKUKAN?

Sistem paradilan pidana anak berlaku apabila perbuatan masih bisa ditolerir. Dalam sistem indonesia menyatu, tidak dipisahkan. Antara anak anak atau orang dewasa. Di indonesia masuk semua diproses oleh polisi, apakah ini patut diproses untuk melalui pendekatan anak, ataukah dipidanakan secara hukum, jadi tidak menutup kemungkinan anak pengguna narkoba dia masuk dalam kategori korban, apabila masuk dalam kategori pengedar mungkin dia sudah bisa menggunakan dan harus diproses. Jadi jawabannya, menyikapi mereka bukan berarti semua perbuatan yang dilakukan anak harus diproses dengan perlakuan khusus, tapi bisa saja masuk ke dalam mekanisme peradilan pidana, tapi bisa dapat perlakuan khusus mungkin bisa dipisahkan dengan orang dewasa.

Kenakalan tidak hanya dilakukan oleh anak anak saja, tapi juga dilakukan oleh orang dewasa. Misalkan anak minggat, atau bolos dari sekolah. Nakal itu sebenarnya pada level itu, tapi kita coba klasifikasikan dalam tindak pidana. Misalkan pembunuhan diklasifikasikan ke dalam kenakalan remaja yang seharusnya itu pembunuhan. Polisi melihat itu sudah melihat bahwa ada orang yang menjadi klasifikasi perbuatan jahat. Bahwa nanti hakim yang jatuhkan hukuman itu harus diproses dulu. Tadi kembali lihat klasifikasi secara khusus tidak lalu berarti hilangnya seluruh proses penanganan itu. Bisa saja proses jalan terus atau contoh konkretnya harus pisah tahanan. Hakim pun tidak anut sistem peradilan yang berbeda. Tapi perlakuan aparat penegak hukum harus sedemikian rupa diwarnai uu perlindungan anak, jadi hak anak harus benar benar dijunjung harus berdasarkan perbuatannya itu sendiri masuk klasifikasi orang dewasa. Kalau hadapi hal serupa, tidak lalu berarti memperlakukan anak anak seperti lakukan orang dewasa yang lakukan kejahatan.